KPK dan Arogansi Manusia Suci

Malam itu, sepasukan Brimob bersanjata laras panjang masuk “menyerbu” kedalam gedung DPR, apakah ada tersangka teroris yang baru saja mengebom Sarinah dan kemudian melarikan diri kedalam gedung DPR? Pasukan tempur itu begitu gagah, tapi ternyata mereka hanya menjalankan tugas dari manusia-manusia suci pemberantas korupsi, mereka mengawal atas permintaan KPK untuk menggeledah ruang milik politikus PDIP yang terkena operasi tangkap tangan.

Entah apa yang ada dipikiran KPK, mereka memasuki gedung parlemen yang merupakan objek vital dengan menggunakan pengawalan pasukan tempur bersenjata laras panjang. Kecuali karena arogansi dan merasa paling benar, saya tidak bisa melihat alasan lainnya.

Sampai di gedung parlemen, mereka dihadang oleh seorang pimpinan DPR, Fahri Hamzah. Dan terjadilah cekcok karena Fahri Hamzah tidak terima dengan kehadiran pasukan tempur bersenjata laras panjang yang dianggap menodai marwah parlemen. Tapi lagi-lagi arogansi lembaga anti rasuah yang beberapa pimpinannya sudah masuk bui namun masih merasa paling benar dan paling suci, nyolot terhadap pimpinan DPR tersebut.

Padahal surat perintah yang dibawa saja masih “cacat”. Dari segi hukum, pernyataan dkk saja membuat bingung, kemudian tanggal yang tertulis pada surat 14 Jakarta 2016. Untuk lembaga se profesional KPK tentu ini kebodohan. Siapa yang bodoh?

1. Yang mengetik naskah surat itu, apa setelah diketik gak dibaca dan dikoreksi lagi?

2. Yang menandatanganinya, ini yang paling bodoh. Sudah pasti gak baca lagi, main teken aja. Ini menunjukan kualitas abal-abal dari pimpinan tersebut.

Kita memang sudah maklum, DPR sering dikatakan sebagai “sarang penyamun”, tapi yang kita hargai bukan orang per orangnya melainkan lembaganya, lembaga parlemen, lembaga wakil rakyat.

Seorang perwira militer ketika memasuki istana presiden saja harus dilucuti, senjatanya harus dititipkan ke petugas jaga. Lha kok ini malah membawa pasukan bersenjata kedalam gedung parlemen. Kan lembaga kepresidenan maupun legislatif adalah 2 lembaga yang setara dan masing-masing harus dihormati.

Disini KPK sudah terlalu berlebihan, apalagi ketika melihat sendiri pernyataan ketua KPK yang menyatakan bahwa polisi lah yang membawa pasukan seperti itu, sedangkan KPK hanya sebagai user dan hanya meminta pengawalan. Tapi Kapolri mengatakan sebaliknya, hanya menyediakan dan semua atas permintaan KPK. Pernyataan yang kontradiksi, yang malah membuat gaduh saja kalau didengarkan.

Semoga kedepannya bangsa ini lebih memiliki etika, saling menghargai antar lembaga, saling menghargai antar agama dan saling menghargai antar suku dan kebudayaan.

Artikel Terkait: