Mengapa ketika kisah itu diceritakan disetiap acara HUT guru, hati ini merasa bangga, padahal yang bertanya tentang guru dalam kisah itu bukanlah pemimpin kita, melainkan kaisar, pemimpin Jepang.

Memang di Jepang, profesi guru sangat berhasil menjadi sebuah profesi yang sangat dihargai dan bisa mensejahterakan manusianya.

Saya pernah temui seorang guru honor yang beralih profesi menjadi satpam dan meninggalkan pekerjaan mengajarnya. Setelah saya tanya, dia mengatakan sangat tidak cukup penghasilannya sebagai seorang guru untuk menghidupi anak istrinya. Dan setelah menjadi satpam, dia merasa lebih tercukupi kebutuhan rumah tangganya. Kejadiannya sekitar tahun 2003, dimana gaji satpam saat itu sudah mencapai 1 - 1,5 jutaan, sedangkan sebagai guru honor dia hanya dibayar 150 ribuan. Miris memang, sebuah pekerjaan mulia berharga murah yang dipaksakan menjadi sebuah profesi, begitukah kira-kira?!

Seorang guru bisa merasa lega ketika dia berhasil diangkat menjadi PNS, setidaknya ketika itu, gaji kecil namun punya pensiun setelah mengabdi puluhan tahun, hidup sederhana dengan gaji sehari untuk hidup sebulan, cuma berharap pensiun dimasa tua. Mungkin itulah yang dikejar, PNS bukan gurunya. Jadi profesinya apa? PNS atau guru?

Saat saya sudah menjadi guru selama 6 tahun lebih, setiap bertemu orang, mereka selalu bertanya, kerja dimana? Saya jawab, saya mengajar. Oh, sudah diangkat PNS belum? Secara tidak langsung orang-orang yang bertanya seperti itu menganggap PNS lah profesi, bukan guru nya. Karena apa? Karena kesejahteraan didapat bukan dari pekerjaan sebagai guru, melainkan sebagai PNS, atau setidaknya kalau di swasta guru tetap yayasan, yang gajinya melimpah, dapat tunjangan kesehatan, tunjangan hari tua dan tunjangan lainnya untuk kesejahteraan.

Bagaimana dengan guru honor pada sekolah pemerintah? Jangan terlalu banyak berharaplah. Seorang teman yang menjadi guru di sebuah sekolah negeri mengatakan, kita bekerja kan seperti diujung tanduk, mending kita diam ajalah, gak usah ribut ini-itu, yang penting kerja yang baik. Oke saya setuju, memang mau bagaimana lagi, bersiap saja tertulis di batu nisan:

Bagaimana dengan peranan organisasi guru terbesar, PGRI? Sepertinya organisasi ini lebih sibuk menarik iuran saja sehingga kiprahnya kurang dirasakan langsung oleh guru. Ini yang saya dapat simpulkan ketika berdiskusi dikampus saat kuliah Sejarah Perjuangan dan Jati Diri PGRI. Oke hal itu tidak perlu diperdebatkan, karena itu diskusi bersifat ilmiah untuk menuntaskan mata kuliah tersebut yang pesertanya guru-guru juga, semoga pendapat itu salah.

Konsepnya yang kebayang sih begini, untuk tingkatan level user:
1. Penilik, ini merupakan akun khusus super admin.
2. Pengawas, ini merupakan akun khusus moderator.
3. Calon Guru, ini adalah user dengan jumlah posting/komentar 1 - 99.
4. Guru Pratama, ini adalah user dengan jumlah posting/komentar 100 - 999.
5. Guru Muda, ini adalah user dengan jumlah posting/komentar 1.000 - 4.999.
6. Guru Madya, ini adalah user dengan jumlah posting/komentar 5.000 - 9.999.
7. Guru, ini adalah user dengan jumlah posting/komentar 10.000 - 19.999.
8. Guru Teladan, ini adalah user dengan jumlah posting/komentar 20.000+.

Kira-kira bisa rame gak ya? Mengingat mayoritas guru di kota Depok masih banyak yang gaptek, terutama yang sudah tua-tua. Padahal yang tua-tua ini yang banyak ilmu dan pengalaman mengajarnya untuk dibagi di forum ini.

Ini hanya sekedar ide proyek untuk membuat forum guru online di kota cyber Depok, untuk mewujudkannya sepertinya perlu saya pertimbangkan lagi baik "dana" maupun waktunya. Ditunggu tanggapan dan sarannya ya, khususnya dari teman-teman guru di kota Depok ;)

Tepat jam 10, saya datang ke TKP, ternyata sudah rame dimari, antriannya berjubel. Nampak 2 bapak-bapak berpakaian preman sedang mensortir map-map wajib pajak. Rupanya bapak-bapak ini polisi, terlihat dari badge imut di dadanya.

Menunggu cukup lama juga, sambil memperhatikan dan mengumpulkan informasi. Ternyata disini motor yang BPKB nya masih ada di leasing alias kreditnya belum lunas, tidak bisa membayar via outlet Detos, harus tetap ke Samsat Depok II.

Kebetulan saya sudah lunas, jadi BPKB sudah ditangan, kalo perlu saya goyang gayung pake BPKB untuk membuktikannya. :D

Setelah menunggu lama, akhirnya map saya dapat giliran di inspeksi, ternyata.... Saya tetap tidak bisa membayar disini, harus tetap ke Samsat Depok II, bukan karena BPKB masih di leasing alias kredit belum lunas, melainkan karena menunggak pajak 1 tahun.

Tapi tidak apa-apa, yang penting saya tambah ilmu, tambah pengetahuan yang bisa saya share di sini.

Kesimpulannya adalah:
1. Outlet Samsat di Detos hanya melayani kendaraan yang BPKB nya sudah kita pegang, alias kreditnya sudah lunas.
2. Tidak melayani pajak yang sudah menunggak.
3. Bukanya jam 10, itupun kasir belum beroperasi.
4. Tidak melayani perpanjangan STNK (gosok nomor kendaraan).

CMIIW, semoga bermanfaat !