|
Partai terbesar pemilu 2009 sedang memilih ketua umumnya. Ramai iklan di
televisi dengan jargon-jargon yang menjual, pro rakyat, pro konstituen.
Baru pemilihan ketua umum, ribet banget. Yang sudah di eksekutif ikut
turun melawan yang di legislatif. Bahkan ada calon baru yang ikut
bertarung (ketua DPR) dikarenakan melihat kedua calon yang ada sudah paling serang,
bahkan sampai black campaign segala.
Anas Urbaningrum melawan
Andi Malarangeng, alternatif Marzuki Alie. Repot banget pokoknya,
serepot persiapan nikah kakak. 
Kakak jadi berpikir, ada sebuah partai, yaitu Partai
Keadilan Sejahtera. Unik banget nih partai. Dalam memilih ketua gak
pernah rame-rame. Mulai dari presiden partai pertama, Nur Mahmudi
Ismail. Begitu Nur Mahmudi ditunjuk menjadi Menhutbun, jabatan presiden
partai langsung berganti ke Hidayat Nur Wahid, tanpa rame dan perdebatan
yang sengit di media masa.
Begitu pula ketika Nur Wahid diangkat menjadi ketua
MPR, Tifatul Sembiring langsung menggantikannya. Gak ada iklan dan
jargon-jargon di televisi. Dan juga ketika Tifatul menjadi Menkominfo,
secara tenang dan bersahaja, PKS berganti ketua lagi. Salut kakak sama
partai ini.
Beda sama Demokrat, pilih ketua partai aja sampai
jor-joran. Iklan yang gencar antar calon sampai black campaign segala.
Kalau
di PKS, sistemnya seperti militer, ini subjektif loh, menurut kacamata
awam kakak aja. Setiap "prajurit" atau kader, di proyeksikan untuk
menempati posisi jabatan-jabatan tertentu oleh wanjakti nya PKS alias
majelis syuro. Kata sebagian orang, majelis syuro dalam PKS adalah
bentuk ketidak demokratisan PKS. Tapi menurut kakak, kadang dalam
beberapa hal, bentuk demokratis malah tidak menguntungkan. Yang
paling
jelas ya memboroskan anggaran dan mengurangi kesolidan kader.
Adakalanya memang perlu keotoriteran, namun keotoriteran
yang tidak dipegang oleh hanya seorang saja tapi sekelompok orang yang
ditunjuk dan diberikan hak serta kewenangan oleh konstituennya.
Pernah
dengar dari seseorang, bahwa PKS adalah organisasi yang kesolidannya
hampir seperti TNI.
Ada yang unik juga nih dari PKS, yaitu partai
ini malah "membuang" kadernya yang sudah duduk dipemerintahan. Nur
Mahmudi, begitu jadi menteri, lepas jabatan ketua partai. Beda dengan
Yusuf Kalla,
"buangan" Golkar ketika itu, begitu jadi wapres, tiba-tiba terpilih
menjadi ketua umum Golkar.
Hebat-hebat, Golkar tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk dekat-dekat
dengan kekuasaan.
Hidayat Nur Wahid & Tifatul adalah kader-kader
hebat PKS yang "dibuang" agar mereka dapat bekerja dengan lebih
profesional dan tidak terbentur antara kepentingan partai dengan negara.
Tidak ada di PKS ketua partai rangkap jabatan dengan jabatan publik.
Apalagi sampai jadi presiden atau wakil presiden masih gak mau melepas
jabatan ketua umum partai.
Tapi yang kakak lihat di Demokrat justru
sebaliknya, seorang yang sudah menjadi Menpora malah sibuk bertarung
menjadi ketua umum di partainya. Benar sih, memang hak politiknya, tapi
jika terpilih nanti, seharusnya dia melepaskan jabatan menpora nya.
Konsekuensinya, jadi nambah pekerjaan presiden saja untuk cari menteri
baru, kenapa kalau memang bung Andi maunya jadi ketum partai kok
dicalonkan jadi menteri. Nah disinilah yang menurut kakak ada kekurangan
di partai Demokrat, kekurangan dalam memproyeksikan mau dijadikan apa
kadernya nanti.
|
