Pena Guru Blogger ... - Guru Honorer di Depok Resah

Guru Honorer di Depok Resah

Ditulis Oleh kakbayu

Jumat, 02 April 2010

Guru honorer di Kota Depok Resah. Mereka mempertanyakan apakah uang transpor sebesar Rp. 150.000 per bulan berasal dari APBD Kota Depok atau bukan.

Ketua Asosiasi Guru Honorer Kota Depok, Mahmudin, di ruang kerjanya hari rabu (31/3) mengatakan, pihaknya menginginkan kepastian itu karena terkait dengan pembahasan revisi PP No. 48 Tahun 2009 tentang Guru Honorer. Salah satu pembahasannya adalah guru honorer akan langsung diangkat menjadi PNS asalkan pemerintah kota menggaji guru honorer dengan menggunakan dana dari APBD.

Sebelumnya, dalam penjelasannya, Kepala Bagian Kepegawaian Pemkot Depok Agung Sugih mengatakan bahwa uang honor transpor guru honorer di Kota Depok bukan dari APBD. Dana APBD hanya digunakan untuk tenaga honoren Pemkot Depok sebanyak 110 orang.

"Setahu saya pembayaran uang transpor itu melalui SK Walikota, dan itu pasti pakai APBD, kami jadi bingung," ujar Mahmudin.

Ketua Komisi A DPRD Depok juga mendesak pemkot segera memberikan keterangan yang jelas apakah uang transpor tersebut dari APBD atau bukan. Selain itu, pihaknya meminta untuk dilakukan verifikasi data jumlah guru honorer Kota Depok.

"Kami nanti akan duduk bersama untuk melakukan verifikasi data jumlah guru honorer," ujarnya.

Meski begitu, kata dia, guru honorer tidak usah khawatir karena Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara akan menerjunkan tim ke tingkat kota/kabupaten untuk memverifikasi jumlah guru honorer serta kepastian apakah honor mereka itu memakai dana APBD atau bukan.

(Sumber: Warta Kota - Kamis, 1 April 2010)

Komentar

Tulis Komentar

Cari

NN	\|28-04-2010

Denger-denger mau naik lagi nih uang transpor

Kutip

Riyanto, S.Pd - uang kasihan bukan uang apbd

|16-07-2010

Uang honor buat para guru honor di sekolah negri yang besarnya berkisar Rp. 150.000,itu uang kasihan alias uang sisaan dari apbd, bukan anggaran apbd kalau mau tahu. karena apbd itu disahkan oeg dprd. bukan kepegawaian. Sekarang bisa tidak pemkot denga dprd memasukkan anggaran honor guru di sekolah negeri. sementara sekolah yang bernaung dibawah pemerintah itu semua anggaran di tanggung pemerintah.kalau biaya -biaya yang dikeluarkan di sekolah negeri itu bukan dari pemerintah berarti. uang apa ?sementara sekolah sdn maupun smpn gratis yang didalamnya banyak memakai guru honor. Anggapan saya berarti pemerintah belum mampu mengurusi pendidikan di negeri ini.sementara guru yang berlogo pns dibiarkan merangkap di sekolah swasta atau di keanal dengan guru dpk. sebaiknya dpk dan guru berstatus pns dilarang merambah di sekolaqh swasta karena itu jelas melanggar kedisiplinan pns, bagi yang tidak mengeti.alias kianat pada sumpah jabatan sebagai pns. siapa lagi kalau bukan penguasa di depok y...

Kutip