Wah..wah..wah... jalan-jalan makin macet, apalagi di Jakarta pada jam-jam sibuk. Masya Allah, macetnya bikin gregetan. Segala cara telah dilakukan pemerintah untuk menanggulanginya. Mulai dari melebarkan jalan, mengembangkan bus way, konon juga sub way dan angkutan sungai juga akan dibangun.

 

Sampai terakhiryang bikin saya tergelitik adalah pembatasan pembelian motor. Pemerintah berpikir mungkin dengan dibatasinya kepemilikan motor dapat mengurangi kemacetan. Karena motor adalah kendaraan yang paling banyak terdapat dijalan raya, kecuali dijalan tol, asli,,,sumpe deh nggak ada motor satu pun.

 

Saya rasa kurang tepat kebijakan seperti ini, karena meskipun seorang memiliki 5 motor, kan nggak mungkin dia berangkat kerja dengan membawa motor ke lima-limany. Paling-paling yang dipake cuma satu juga, yang lainnya dikandangkan digarasi dan tetap mendatangkan pajak buat pemerintah.

 

Selain itu, siapa sih yang nggak setuju dengan ekonomisnya kepemilikan motor? Dengan adanya motor, kita bisa menghemat waktu dan pengeluaran kita. Karena selain cepat, gesit dan lincah motor juga irit bahan bakar. Sebagai masyarakat Indonesia yang kebanyakan hidup dalam kesusahan sandang pangan dan papan. Motor sangatlah membantu untuk menghemat pengeluaran dan membantu peningkatan produktivitas kerja. <Ce ile bahasanya !!!>

 

Dengan dibatasinya kepemilikan motor, maka berimbas pada produksi motor akan berkurang, dan para tenaga kerja yang berhubungan dengan motor, termasuk didalamnya karyawan pabrik, penjualan/sales, karyawan dealer bisa terancam pekerjaannya.Ini seharusnya dipikirkan juga.

 

Belum lagi jasa angkutan umum di Indonesia sampai sekarang ini belumlah memberikan keamanan dan kenyamanan yang optimal, ongkosnya pun masih lebih mahal kalau dihitung-hitung dan dibandingkan dengan biaya operasional motor. Belum lagi keterlambatan yang sering terjadi. Mengurangi produktivitas kerja tentunya.

 

Sebagai guru, masih honor lagi, dengan adanya motor tentunya sangat membantu saya dalam mengejar waktu ketempat-tempat saya mengajar, dan saya juga cuma mampu beli 1 motor, jadi sebenarnya nggak ngaruh kebijakan itu buat saya. he..he...

 

Tapi, bolehkan saya berpendapat <admin: iya silahkan... boleh...boleh... Anda kan sebagai pemilik web ini!> , kalau bikin kebijakan itu ya yang lebih logis dan lebih realistis. Dan coba liat dulu ke lapangan. Yang menjadi biang kerok kemacetan itu justru bukan motor, tapi angkutan umum yang sembarangan berhenti untuk menaikan dan menurunkan penumpang.

 

Kadang juga ada angkutan umum yang berjalan sangat lambat ketika sewanya masih kosong. Bikin gemes aja. Nah ini yang harus ditertibkan. Contoh lainhya dibawah fly over Arif Rahman Hakim dekat stasiun Depok Baru yang kearah Depok 1. Angkot pada berhenti disitu, bikin macet, dan bapak polisi hanya diam saja. Padahal itukan bukan tempat berhentinya angkot. Ayo gimana? dapat duit setoran ya? Benar-benar menyebalkan ketika saya lewat dijalan itu.

 

Itu baru sebagian kecil contoh sudut kota Depok, belum lagi ditempat-tempat lainnya. Misalnya saja  ketika kita pergi ke arah pasar Minggu melalui jalan Margonda. Setiap ada persimpangan jalan, pasti berhenti sejenak, macet karena angkot pada ngetem mas !. Beda dengan motor, meskipun jumlahnya banyak, tapi selalu bergerak dan tentunya tidak membuat kemacetan yang signifikan. Sedangkan angkot, meskipun 1, kalau sudah berhenti untuk menaikan atau menurunkan penumpang kadang malah bikin macet.

 

Nah, saya jadi beranggapan bahwa kebijakan ini dibuat oleh pejabat yang tidak pernah naik motor, tapi selalu naik mobil pribadi dan merasa terganggu dijalan oleh pengendara motor. Jadi begitu deh bikin kebijakannya. Dan juga anda harus ingat , orang membeli motor itu sesuai dengan kamampuan ekonominya. Orang dengan gaji kecil mana mampu sih beli motor sampai lebih dari 1. Dan orang dengan gaji besar, meskipun mampu membeli motor lebih dari 1, tapi tetap satu juga kan ia menggunakan motornya. Dan lagi pajak motor yang harus dikeluarkannya tentunya lebih banyak kan?!

 

So, soal kepemilikan motor, biarkan saja bergerak sesuai dengan hukum pasar. Tidak perlu di atur dengan ketat, apalagi kalau alasannya cuma untuk mengurangi kemacetan. Kalau nggak mau macet, tertibkan angkutan umum yang sebenarnya menjadi biang kemacetan. Tertibkan juga para penyebrang jalan yang kadang menyebrang tidak pada tempatnya, tentu saja ini akan mengahambat  laju lalu lintas. Tertibkan juga pedagang kaki lima yang berjualan pada trotoar, sehingga pejalan kaki berjalan pada jalan yang seharusnya digunakan untuk kendaraan. Inilah sebenarnya akar dari kemacetan.

 

Dijalan tol sendiri, meskipun tidak ada satupun motor juga sering terjadi kemacetan !!!

Komentar

Tulis Komentar Cari

3.21 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."