14 February 2016

Menyuarakan hati guru honorer: PNS bukan harga mati, tapi matilah kalian sebagai guru !

guru mendidik itu melawan
Pasca Hirosima dan Nagasaki di bom atom, kaisar Jepang bertanya “Berapa jumlah guru yang masih hidup?” Karena kaisar Jepang memiliki keyakinan Jepang bisa bangkit kembali apabila guru-guru mengajarkan ilmu-ilmunya kepada pemuda-pemudi Jepang. Dan di Jepang guru sangat dihargai.

Mendengarnya, saya merasa bangga bercampur terharu. Sampai akhirnya saya terhenyak, itu bukan di negeri kita, itu di negeri Jepang, negara yang pernah menjadi musuh bangsa ini dan bahkan musuh dunia. Negara yang kini menjadi negara maju jauh melampaui Indonesia negeri kita tercinta ini.

Di Indonesia, guru tidaklah dipandang sebagai profesi yang hebat. Buktinya, jika saya bertemu seorang, kemudian orang tersebut bertanya kepada saya, “Apa pekerjaanmu?” Saya jawab “Guru.” Sepontan orang itu akan bertanya lagi, “Sudah diangkat PNS?” Ya, PNS adalah profesi dan guru hanyalah pekerjaan yang dianggap biasa. Lebih baik jadi tukang sapu tapi PNS ketimbang jadi guru tapi honorer, apalagi honorer disekolah pemerintah (sekolah negeri) yang penghasilannya serba minim. Itulah mindset kebanyakan orang memandang profesi guru.


Guru hanya dijadikan komoditas politik, ketika pilkada sampai pilpres, semua memberikan janji syurga kepada guru-guru. Dipuja-puji, diiming-imingi, yang PNS dijanjikan macam-macam tunjangan, sementara yang non PNS akan diperjuangkan agar lebih sejahtera. Bahkan janjinya ditulis diatas kertas bermaterai. Tapi setelah berhasil mendapat kekuasaan, guru sepertinya bukanlah profesi yang prioritas untuk diundang merayakan kemenangan bersama dan berbagi kebahagiaan. Tapi pelawak, tukang ojek dan pemimpin medialah yang lebih prioritas diundang dan dijamu dalam suasana bahagia.

Saat ini saya mendengar guru honorer K2 bertahan di istana menuntut bertemu presiden. Namun jangankan ditemui, kehadirannyapun mungkin tidak diharapkan. Paling-paling mereka akan minta diangkat jadi PNS, lagu lama dan ini membebani anggaran negara yang saat inipun sudah terbebani dengan berbagai macam hutang baru pemerintah sampai proyek pembangungan kereta cepat yang sekarang menjadi kontroversi. Jadi, guru minggir dululah, tunggu pemilu mendatang akan kami dengarkan permasalahannya asal mau mendukung kami lagi. Begitu kira-kira kondisinya.

Pak menteri pendidikan pun berkilah, salahkan daerah yang mengangkat guru honor. Lantas apa bisa program-program bapak berjalan kalau kita masih kekurangan guru? Di Depok  yang notabene perkotaan saja guru PNS masih kurang. Logika bodohnya begini, tidak mungkin kepala sekolah mengangkat guru honor jika tidak kekurangan guru disekolahnya. Sementara yang diatas menuntut sekolah menjalankan program-program tanpa terkecuali sementara dibawah kekurangan personil. Diangkatlah tenaga-tenaga honor untuk menempati posisi-posisi kosong tersebut. Kurang beretika ketika pemerintah sudah mendapat untung banyak dari “tenaga murah” ini yang bahkan dibayarnya jauh dari manusiawi, dan sekarang seolah mau dibuang begitu saja.

Saya ingat, ketika kurikulum mewajibkan pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Bahasa Inggris untuk sekolah dasar, apakah pemerintah menyiapkan tenaga pengajar PNS nya? Tidak sama sekali. Pemerintah tahunya semua pelajaran itu harus dilaksanakan disekolah-sekolah. Buku-buku paket dan LKS dicetak mungkin dengan tender besar, dana pelajaran TIK digelontorkan, namun gurunya yang PNS tidak disiapkan. Apa yang bisa dilakukan kepala sekolah selain mencari tenaga honor yang mau dibayar murah? Demi terlaksananya program bapak menteri yang terhormat yang nantinya akan dipuja-puji orang karena programnya berhasil, kepala sekolah mau tidak mau mengangkat tenaga honorer. Disampaikanlah kepada tenaga honorer itu, disini honornya tidak seberapa, tapi kalau terus dijalani nanti juga mudah-mudahan bisa diangkat. Pemberian harap dari seorang pejabat kepala satuan kerja kepada tenaga honornya. Termasuk di instansi-instansi lain saya rasa hampir mirip kondisinya, yang bekerja sudah lebih 10 tahun pasti waktu masuknya pernah “dijanjikan”. Sekarang-sekarang saja tidak, meskipun tetap masih ada pengangkatan honorer "terselubung" karena ya itu tadi, mana guru PNS nya kok belum disediakan pemerintah? Sementara anak didik tidak boleh stop belajar hanya karena alasan tidak ada guru yang mengajar.

Begitupun ketika IT mulai berkembang dan masuk dunia pendidikan. Lahirlah aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Padamu Negeri, BIO UN, BOS Online, VervalPD, dan lain-lainnya. Apakah pemerintah menyiapkan tenaga operator PNS nya untuk menjalankan itu semua? Lagi-lagi tidak !!! “Orang atas” cuma mengancam, kalau sekolah tidak mau menjalankan semua aplikasi itu BOS nya ditahan, tunjangan gurunya di stop, sekolahnya sulit mendapatkan bantuan. Akhirnya apa yang terjadi? Kepsek lagi-lagi mencari tenaga honorer agar bisa menjalankan semua aplikasi serba “e” tersebut. Lahirlah istilah operator sekolah. Mengapa tidak yang PNS saja yang menjalankan? PNS yang ada kebanyakan tidak sampai skillnya untuk berkutat dengan hal-hal berkaitan dengan komputerisasi dan elektronik yang demikian, karena rata-rata mereka orang lama, diangkat jadi PNS jaman mesin ketik masih sebesar-besar kompor gas, dan selain itu bukan bidangnya pula, meskipun kalau niat mau belajar seharusnya bisa.

Muncul lagi ePUPNS, setiap PNS harus menginput data secara mandiri. Siapa yang mengerjakan? Ya tanya sendiri, khusus sekolah-sekolah banyak operator sekolah yang jadi "joki" ePUPNS. Menpan kan tidak mau tahu itu, yang penting program mentereng berlabel "e" berjalan.

Kembali ke guru honor, pemerintah harus memberikan perhatian kepada para pendidik ini. Jika pemerintah tidak bisa mengangkatnya menjadi PNS, ya berikanlah aturan agar mereka mendapatkan honor setara UMR, berikan mereka BPJS baik kesehatan maupun ketenaga kerjaan, dan berikan jaminan mereka bisa bekerja sampai usia pensiun selama mereka bekerja baik. Masa iya tukang sapu di mall dilindungi BPJS sementara guru honor di instansi pemerintah tidak? Bukannya peraturan pemerintah “mengancam” setiap pemberi kerja yang tidak memasukan tenaga kerjanya menjadi peserta BPJS akan diberikan sanksi tegas? Sementara pemerintah terus menikmati tenaga murah meriah, dibayar dibawah UMR dan tanpa diberikan jaminan sosial apapun, etiskah? Kayanya pemimpin kita perlu cermin yang sangat besar.

Kemudian bagi anda yang menyalahkan guru honor yang mau diberikan honor rendah, dan anda mengatakan juga kalau sudah tidak mau jadi guru honor berupah rendah silahkan cari pekerjaan lain, jangan jadi guru honor yang tidak ikhlas. Jadi guru honor itu harus ikhlas, bla..bla..bla.. Saya hanya menyebut anda dengan satu kata, KAPITALIS ! Tidak bedanya anda dengan pengusaha out sourcing. Silahkan anda kerja dengan upah murah, kalau tidak mau masih banyak yang lain antri. Tapi out sourcing masih lebih baik, gajinya masih diatas guru honor dan dapat jaminan sosial pula.

Permasalahan tenaga honor dan khususnya guru honor adalah permasalahan yang sebenarnya pemerintah sendiri yang membuatnya. Bikin program ini itu biar kelihatan departemennya bekerja namun tenaga PNS nya tidak disediakan. Sehingga satuan-satuan kerja dibawahnya karena tekanan kerja dari atas akhirnya mencari "tenaga-tenaga instan" yang mau dan mampu bekerja. Karena tenaga-tenaga instan ini dibayar murah, maka supaya mereka tetap semangat bekerja dan tidak meninggalkan pekerjaannya, diiming-imingilah dengan janji suatu saat akan diangkat, apalagi namanya sudah ada di database sebagai tenaga honor daerah dan sejenisnya.

Pemerintah sudah menikmati banyak keuntungan dari tenaga honor ini. Upah murah menghemat APBN, tidak perlu dipikirkan masa depannya, tidak perlu diberi jaminan sosial bahkan yang dasar seperti BPJS, tidak perlu dipikirkan karirnya dan keluarganya, namun dipastikan mereka mampu menjalankan program-pogram dari departemennya. Jadi kalau ada menteri yang bilang sudah untung honorer di kasih upah, maka saya jawab negara yang lebih untung mempekerjakan rakyatnya sebagai tenaga kerja dengan upah murah. Padahal perusahaan-perusahaan swasta saja dipaksa untuk menbayar tenaga kerjanya sesuai aturan pemerintah (UMR/UMP). Anda juga untung tiap pemilihan meminta dukungan, dan saat sudah diatas anda injak mereka, anda singkirkan mereka dan anda seolah merasa “jijik” terhadap mereka.

Buat guru honor yang sedang berdemo di istana, pulanglah kalian ke sekolah, katakan pada murid-murid anda: "Jangan pernah bermimpi pada negara ini. Negara ini kaya, gemah ripah repeh loh jenawi, tapi kekayaan itu bukan milik rakyatnya. Bahkan kalian yang sudah mengabdi puluhan tahun pada negara sebagai guru honor tidaklah berhak menyicipi sedikit saja kesejahteraan dari negara ini. Tiap tahun kalian tulisi rapor dan ijazah anak bangsa, tapi itu semua tidak serta merta membuat kalian menjadi berharga dimata negara. Katakan yang sebenarnya dan ajarkan kepada mereka jika suatu saat mereka jadi orang yang berhasil, berpihaklah pada guru, meskipun mungkin saat itu kalian sudah tiada. PNS bukan harga mati, tapi matilah kalian sebagai guru !"

Saya jadi suka berpikir, jangan-jangan jika Indonesia di bom atom, pertanyaan pertama dari pemimpin kita adalah “Berapa jumlah pelawak yang masih hidup !”

Baca Juga Dong...

No comments:

Post a Comment

Jika berkenan, kamu bisa memberikan komentar disini, dan jika kamu punya blog, saya akan kunjung balik :)